JAMBI – Pemerintah Kabupaten Kerinci mendata dan mengitung total kerugian akibat dampak banjir yang melanda kabupaten tersebut tercatat sebesar Rp896,44 miliar.
“Berdasarkan perhitungan dari dinas terkait diperoleh total kerugian akibat rusaknya infrastruktur, lahan pertanian dan meningkatnya kerentanan kesehatan masyarakat pada wilayah terdampak bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Kerinci Rp896.441.382.504,” kata Penjabat Bupati Kerinci Asraf, di Jambi Selasa.
Hal itu disampaikannya pada acara resmi Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Banjir Sungai Batang Merao pasca banjir pada Januari 2024, yang berlangsung di Jambi dengan dihadiri langsung Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani.
Untuk itu salah satu upaya penanganan pasca banjir ini pemerintah Kabupaten Kerinci telah membentuk tim pengkajian kebutuhan banjir dan longsor Kabupaten Kerinci.
Kemudian Penjabat Bupati Kerinci Asraf juga memaparkan langkah yang harus dilakukan di Sungai Batang Merao yaitu diantaranya melakukan normalisasi sepanjang Sungai Batang Merao dari Hulu ke Hilir, pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Tebing Sungai yang rawan longsor dan juga melakukan normalisasi Danau Kerinci.
Sementara itu Wagub Jambi Abdullah Sani meminta agar pertemuan pada FGD ini diharapkan multipihak dapat berdiskusi menemukan solusi permanen penanganan banjir di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci serta semua pihak harus menyadari permasalahan banjir ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral, tetapi membutuhkan sinergisitas dan kolaborasi multi sektor.
“Saya berharap masukan dari pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait, instansi vertikal serta para pakar dapat menghasilkan solusi/alternatif kedepan dalam mengelola ekosistem dan mengurangi dampak bencana diwilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci,” katanya.
Wagub juga menyatakan bahwa akan banyak tantangan yang perlu diselesaikan secara bersama baik terkait pengurangan potensi bahaya banjir maupun regulasi terkait penanganan daerah aliran Sungai antar wilayah administrasi yang berbeda dan besar harapan saya melalui kegiatan ini, kedepan kita dapat menyusun program terintegrasi, baik dari hulu, tengah hingga hilir, menyiapkan solusi dan alternatif untuk memitigasi dan menangani banjir dikawasan rawan bencana dan juga seluruh wilayah Provinsi Jambi.
Ddalam penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pada Januari 2024 lalu, baik pada saat banjir maupun pasca banjir, Pemerintah Provinsi Jambi melalui perangkat daerah terkait membantu penanganan, memastikan agar pasokan masakan dan bantuan logistik kepada masyarakat diwilayah tersebut tidak terganggu.
Penanganan sedimentasi (pendangkalan) Sungai Batang Merao merupakan kewenangan pemerintah pusat, tetapi Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk mengusulkan ke Pemerintah Pusat.
“Saya berharap semua stakeholder dapat memonitor dan saling berkoordinasi agar upaya mitigasi banjir dapat dilakukan lebih maksimal, berupaya untuk mengenali risiko banjir, penegakan aturan serta penyadaran masyarakat untuk memitigasi dan mengatasi banjir diwilayah Provinsi Jambi,” kata Abdullah Sani.(JP01).
Discussion about this post