Jambipos, Jambi-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi Edi Purwanto mengingatkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi agar tidak menyepelekan rapat paripurna pandangan fraksi dewan soal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun 2021. Jika ada kepala OPD yang “cuek”, Ketua DPRD Provinsi Jambi mengingatkan hal ini bisa jadi bumerang bagi gubernur Jambi.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto saat memimpin sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (31/3/2022). Seharusnya kepala OPD harus hadir karena terkait dengan pembahasan, namun minim kepal OPD yang hadir.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto memimpin rapat, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Namun, rapat paripurna itu hanya sedikit kepala OPD yang hadir. Kursi-kursi tamu yang seharusnya diduduki kepala OPD pun banyak tampak kosong.
ARTIKEL LAINNYA
Diketahui kepala OPD yang tak hadir adalah, BPSDM, Dinas Pendidikan, Inspektorat, Disperindag, DLH, RSUD Raden Mattaher dan RS Jiwa, Kepala Bappeda. Sementara untuk OPD lainnya ada yang hadir seperti BKD, Balitbangda dan lain sebagainya.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto juga kecewa, banyak OPD yang diwakili, pasalnya jika gubernur Jambi yang hadir maka semua OPD hadir, namun jika diwakilkan ke Wakil Gubernur Jambi, banyak kepala OPD yang tak hadir.
“Ini kebiasaan buruk. Ini kan sudah dijadwalkan dengan baik sejak jauh-jauh hari. Saya juga kecewa dengan Kepala Bappeda Provinsi Jambi yang tak hadir. Padahal Bappeda merupakan salah satu tombak pembangunan daerah di Provinsi Jambi,” kata Edi Purwanto.
Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi ini dalam agenda penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jambi untuk RKPD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. Penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota pengantar LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2021.
“Izin ketua, saya lihat banyak kepala OPD yang tak hadir. Saya minta ini ditunda,” kata Kamaluddin Havis dari Fraksi PPP DPRD Provinsi Jambi saat rapat paripurna mulai dibuka.
Kata Kamaluddin Havis, padahal paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi ini untuk OPD semua dalam menjalankan program kerja.
“Pandangan fraksi ini kita sampaikan kepada mereka. Tapi kalau tak hadir siapa yang akan mendengar dan menyampaikannya,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Havis Hasbiallah, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi yang meminta ditunda pelaksanaan paripurna. “Paripurna ini kan sudah dijadwalkan, tolong hargai lah rapat ini,” kata Havis Hasbiallah.
Karena sedikitnya kepala OPD yang hadir, pimpinan rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi mengabsen semua kepala OPD yang hadir. “Tolong ini diinformasikan kepada OPD agar semua bisa hadir saat paripurna,” kata Edi Purwanto. (JP-Red-02)
Discussion about this post