Jambipos, Jambi-Diharapkan proses pembahasan LHP BPK di DPRD Provinsi Jambi benar – benar bisa menimbulkan paradigma baru menyangkut APBD maupun APBN di lingkup Pemda Provinsi Jambi dengan dapat mengungkap misteri kenapa keuangan masih besar ketergantungan terhadap APBN, dengan menemukan berapa besar kemampuan pemerintah menggali dan mendapatkan sumber PAD yang dimiliki.
Hal itu diungkapkan Ketua LSM 9 Jambi, Jamhuri kepada jambipos, Jumat (3/6/2022) menanggapi soal masih minimnya PAD Provinsi Jambi saat ini. Sumber daya alam yang melimpah, belum mampu dikelola Pemerintah Provinsi Jambi guna kemakmuran rakat.
Salah satu contohnya fakta tentang tindak lanjut hasil rapat monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan dan optimalisasi penerimaan PAD bersama Korsupgah KPK di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi pada tanggal 12 Maret 2019 yang lalu.
ARTIKEL LAINNYA
Disebutkan, pelaksanaan RDP LHP BPK dimaksud jangan hanya sebatas kegiatan seremonial sekedar aksi cari panggung kejar tayang, harus bisa membuat seterang – terangnya kemampuan atau Profesionalitas BPK dan Eksekutive melakukan Tupoksi masing – masing menyangkut Keuangan Negara.
“Jangan sampai kegiatan dimaksud menjadi batu sandungan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDP 2022, jujur saja kalau melihat timing saat ini sudah memasuki minggu pertama bulan Juni saya Pesimis APBD-P akan tersusun sebagaimana mestinya,” kata Jamhuri. (JP-Red-03)
Discussion about this post